Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan

Answered by wiki @


Pembagian kekuasaan adalah suatu proses untuk membagi kekuasaan terhadap suatu negara kepada beberapa lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.

Table of Contents

Pembahasan :

Di Indonesia pembagian kekuasaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan pemimpin negara atau lembaga eksekutif saja. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia mengadopsi pembagian kekuasaan milik Montesquieu dimana pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara sebagai berikut :

  • Lembaga eksekutif, adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang disetujui bersama.
  • Lembaga legislatif, adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan.
  • Lembaga yudikatif, adalah lembaga yang memilki tugas ntuk menegakkan keadilan atau menjaga eksistensi peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri pembagian kekuasaan milik dibagi menjadi 6 lembaga setelah amandemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut :  

  • Kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang dan penyelenggara negara, dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri.
  • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peratuan perundang-undangan, dilakukan oleh DPR dan DPD.
  • Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk meneggakan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh MA, MK, dan KY.
  • Kekuasaan konstitutif, adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, dilakukan oleh MPR.
  • Kekuasaan eksaminatif, adalah kekuasaan untuk mengelola, mengurus, dan memeriksa keuangan, dilakukan oleh BPK.
  • Kekuasaan moneter, adalah kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan moneter, dilakukan oleh Bank Indonesia

Pelajari Lebih Lanjut :

Detail Soal :

Mapel : PPKn

Kelas : XI

Bab : Bab 4 – Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Kode Kategorisasi : 11.9.4

Kata Kunci : Hubungan antar lembaga eksekutif dengan legislatif

#TingkatkanPrestasimu

Leave a Comment